Perbedaan MSDS dan SDS, Regulasi, serta Jenis SDS

Perbedaan MSDS dan SDS, Regulasi, serta Jenis SDS

Keselamatan kerja yang melibatkan bahan kimia tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Informasi tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai MSDS (Material Safety Data Sheet) atau SDS (Safety Data Sheet). Keduanya sering dianggap sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar baik dari segi istilah maupun regulasi yang mengatur penggunaannya.

Perbedaan MSDS dan SDS

Pada awalnya, istilah yang digunakan secara luas adalah MSDS, yang merujuk pada dokumen keselamatan berisi informasi tentang sifat bahan kimia, potensi bahaya, serta cara penanganannya. Namun, format MSDS berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kebingungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, PBB memperkenalkan standar GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Standar ini bertujuan menyeragamkan cara klasifikasi, pelabelan, dan penyajian informasi bahan kimia di seluruh dunia. Sejak saat itu, istilah SDS dipakai untuk menggantikan MSDS, dengan format baku yang terdiri dari 16 bagian.

Perbedaan utama dapat dirangkum sebagai berikut:

• Format: MSDS fleksibel dan bervariasi, sementara SDS wajib mengikuti 16 bagian standar GHS.
• Terminologi: MSDS adalah istilah lama, SDS adalah istilah baru yang berlaku global.
• Regulasi: SDS diwajibkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai dokumen resmi yang harus disediakan oleh produsen atau importir bahan kimia.

Dengan demikian, SDS bukanlah sertifikat, melainkan dokumen informasi yang harus selalu tersedia untuk setiap bahan kimia berbahaya.

Regulasi SDS di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi sistem GHS ke dalam beberapa regulasi penting, di antaranya:

• Permenperin No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang penerapan GHS di sektor industri.
• Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, yang mewajibkan penyediaan SDS dalam bahasa Indonesia untuk bahan kimia berbahaya.
• Ketentuan BPOM pada sektor farmasi, kosmetik, dan pangan yang mensyaratkan SDS sebagai bagian dari dokumen registrasi.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perusahaan yang memproduksi, mengimpor, atau menggunakan bahan kimia wajib menyediakan SDS yang mutakhir. Dokumen ini juga harus diperbarui secara berkala, paling lambat setiap 5 tahun sekali, atau segera jika ada temuan baru terkait bahaya bahan tersebut.

Jenis-Jenis SDS

Meskipun format SDS sudah distandarkan menjadi 16 bagian, penerapannya dapat berbeda tergantung jenis bahan kimia maupun industri yang menggunakannya. Beberapa kategori umum SDS antara lain:

SDS untuk Bahan Kimia Tunggal
Digunakan untuk zat kimia murni, seperti klorin, metanol, atau asam sulfat.

• SDS untuk Bahan Kimia Tunggal
  Digunakan untuk zat kimia murni, seperti klorin, metanol, atau asam sulfat.
• SDS untuk Campuran atau Formulasi
  Diterapkan pada produk yang terdiri dari beberapa bahan, misalnya cat, pelarut, atau pestisida.
• SDS untuk Produk Spesifik Industri
  Sektor tertentu seperti farmasi atau kosmetik sering memerlukan detail tambahan sesuai regulasi sektoral.
• SDS untuk Produk Spesifik Industri
  Sektor tertentu seperti farmasi atau kosmetik sering memerlukan detail tambahan sesuai regulasi sektoral.
• SDS untuk Transportasi
  Fokus pada klasifikasi bahan kimia dalam distribusi dan logistik, sesuai ketentuan PBB tentang barang berbahaya.

Pentingnya Memahami Perbedaan MSDS dan SDS

Kesalahan dalam memahami atau menggunakan dokumen SDS dapat menimbulkan risiko serius, baik bagi pekerja maupun lingkungan. SDS bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana komunikasi bahaya yang krusial. Dengan adanya SDS, pekerja dapat mengetahui arti simbol bahaya, memahami fungsi alat pelindung diri yang tepat, hingga mengetahui prosedur darurat jika terjadi kecelakaan. Berikut Penjelasan Perbedaan MSDS dan SDS:

MSDS adalah istilah lama yang kini telah digantikan dengan SDS sesuai standar GHS. Perbedaan keduanya terletak pada keseragaman format, penerapan regulasi, dan terminologi yang berlaku global. Regulasi di Indonesia menegaskan kewajiban penyediaan SDS yang valid, diperbarui secara berkala, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

Memahami arti dan fungsi SDS sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia. Dengan SDS yang tepat, keselamatan kerja dapat terjamin, regulasi dapat dipatuhi, dan keberlanjutan operasional perusahaan dapat terjaga.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan masih mengalami kesulitan dalam menyusun SDS sesuai standar GHS dan regulasi nasional. Kendala umum meliputi keterbatasan pemahaman teknis, penyesuaian format 16 bagian, hingga kebutuhan pelatihan karyawan agar mampu membaca dan menggunakan SDS dengan benar.

Sebagai lembaga pelatihan dan pendampingan, kami menyediakan layanan:

• Pelatihan penyusunan SDS berbasis GHS dan regulasi Indonesia.
• Jasa pembuatan dokumen SDS yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia perusahaan.
• Workshop penerapan SDS agar pekerja mampu memahami, mengelola, dan menggunakan dokumen tersebut secara efektif di lingkungan kerja.

Dengan dukungan yang tepat, perusahaan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu membangun budaya keselamatan kerja yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Hubungi Tim Marketing

Nur : 0852-8299-7349 (Telkomsel / WhatsApp)
Dilla : 0819-1100-7508 (XL / WhatsApp)
Email: training.primemsi@gmail.com
Website: training.primemsi.com
Instagram: https://www.instagram.com/training_primemsi